Ini Bedanya Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dengan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai mampu menjadikan tahun ke tiga pemerintahannya sebagai tahun kerja. Suasana politik kondusif menjadi angin surga mengejar target program Nawa Cita.

"Sejumlah megaproyek infrastruktur terbukti berjalan mulus tanpa interupsi apa pun sebagai ikhtiar pemerataan ekonomi ke berbagai wilayah. Dengan gelontoran dana sekitar Rp 387 triliun pada 2017, mereka sukses merealisasikan pembangunan infrastruktur dan memulai pemerataan di berbagai daerah, terutama di luar Jawa," ujar pengamat politik Adi Prayitno di Jakarta, Kamis (26/10).

Menurut peneliti pada The Political Literacy Institute ini, pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh wilayah bukan pilihan mudah. Awalnya, kebijakan itu merupakan pilihan sulit karena membutuhkan dana besar.

Pemerintah bahkan terpaksa melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya mencabut subsidi di sektor publik dan menaikkan pajak. Sebuah kebijakan tak populis, penuh risiko, rentan resistensi, serta berpotensi menambah angka kemiskinan.

Selain itu, membangun infrastruktur kata Adi, juga tidak mendatangkan manfaat langsung kepada masyarakat layaknya bantuan langsung tunai (BLT) seperti era sebelumnya. Infrastruktur merupakan fasilitas publik yang manfaatnya baru dirasakan dalam waktu cukup lama.

"Meski begitu, tanpa bandara, pelabuhan, rel kereta, dan jalan mustahil rasanya bisa mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah," ucap Adi.

Menurut pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah ini, pembangunan infrastruktur tak melulu dimaknai sebatas penyediaan fasilitas fisik. Melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah, distribusi logistik mudah berbiaya murah yang berimplikasi pada menggeliatnya ekonomi lokal.

"Saya kira kini efek pembangunan infrastruktur mulai terasa, terutama dalam memangkas disparitas harga di daerah terpencil," tutur Adi.