Ini Bukti Pemerintahan Jokowi-JK Serius Atasi Karhutla

jpnn.com, BONN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya memaparkan komitmen Indonesia melindungi gambut, dalam salah satu sesi Konferensi Perubahan Iklim (COP UNFCCC) ke-23 di Bonn, Jerman, Rabu (15/11) waktu setempat.

Menteri Siti juga mengungkap keseriusan pemerintahan Jokowi-JK, agar bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak terus terulang.

Tema yang diangkat Good Peatland Governance to Strengthen Economic, Social and Ecosystem Resilience atau Tata Pemerintahan Lahan Gambut yang Baik untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekosistem.

Hadir dalam kesempatan ini Direktur Eksekutif UNEP, Eric Solheim, Menteri Lingkungan Hidup Kongo, Arlette Soudan-Nonault, Menteri Lingkungan Hidup Peru, Elsa Galarza Contreras, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, Amy Ambatobe Nyongolo.

Menteri Siti menjelaskan, Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, atau lebih dari 12 persen atau total lahan hutan. Hal terpenting adalah karbon yang dikandungnya, yang diperkirakan mencapai enam ton per hektare dengan kedalaman 1 cm.

Kandungan karbon inilah yang menjadi sumber masalah karena menghasilkan emisi besar saat terbakar. Namun begitu, apabila dikelola dengan baik maka lahan gambut juga menjadi solusi potensial, terutama dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

''Kami sadar bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut tidak hanya spesifik untuk Indonesia tapi juga di belahan dunia lainnya,'' kata Menteri Siti.

Indonesia katanya banyak belajar dari kebakaran gambut yang terjadi di Eropa, dan sekarang Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar pada ancaman karhutla, bilamana lengah menjaga kawasan gambutnya yang begitu luas.