Ini Dua Kemungkinan yang Terjadi Usai Komjen BG Lolos dari DPR
jpnn.com - JAKARTA - Keputusan DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menimbulkan polemik dan situasi yang menyulitkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Semua pihak terlebih, Jokowi-JK, harus siap dengan dua kondisi yang memiliki konsekuensi masing-masing.
Pengamat Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino mengungkap dengan diloloskannya Komjen Budi Gunawan oleh DPR sebagai calon tunggal Kapolri berstatus tersangka KPK dalam kasus tindak pidana korupsi, bakal memancing badai kritikan.
"Awalnya, banyak pihak berharap DPR meminta nama lain selain Komjen Budi yang diusulkan Presiden Jokowi. Tapi kenyataannya, harapan banyak pihak mengenai hukum tentu saja berbeda dengan logika politik. Dan ini yang tengah terjadi di Indonesia," jelas Leo di Jakarta, Kamis (15/1).
Dia mengatakan, keadaan demikian akan kembali menguji demokrasi Indonesia pada arah tertentu apakah mampu bertahan atau tidak. Menurut Leo, jika skenarionya politik seperti tergambar pada dinamika beberapa hari belakangan ini, maka setidaknya ada dua hal yang bisa diharapkan.
Pertama, memberikan kesempatan kepada Budi memimpin lembaga kepolisian dengan bersih, reformis, dan responsif sebagaimana cita-cita reformasi kepolisian. Namun, kondisi itu akan membuat hubungan lembaga negara, terutama Kepolisian dan KPK bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi kurang harmonis.
"Tapi itulah yang harus ditunjukkan oleh Pak Budi Gunawan untuk 'membayar' sangkaan atau bahkan dakwaan banyak pihak. Kita beri kesempatan kepadanya," jelas Leo.
Kemungkinan kedua, kata Leo, Presiden Jokowi menarik pencalonan Budi sebagai Kapolri dan menetapkan nama lain yang dianggap lebih baik. Tapi, Leo mengingatkan jalan demikian tentu akan menuai polemik lain bagi negara, khususnya terkait dengan konsistensinya sebagai pimpinan negara.
“Seolah-olah beliau tidak memiliki visi yang jauh ke depan, terutama pada aspek anti-korupsi," pungkas Leo. (boy/jpnn)