Ini Penjelasan Menkeu soal Penyaluran Dana Kelurahan

"Nanti kita lihat mekanismenya karena kami masih harus membahasnya dengan menteri dalam negeri. Bagaimana peraturan mengenai pencairannya karena dia masuk ke dalam APBD," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

Bicara payung hukum yang sebelumnya disoal sejumlah politisi, pihaknya menyatakan program dana kelurahan dipayungi oleh Undang-undang APBN. Di samping adanya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah tentang APBD, Permendagri dan Permenkeu.

"PMK (peraturan menteri keuangan?) dan Permendagri adalah untuk dana kelurahan yang on top tadi," tandasnya.(fat/jpnn)