Ini Peringatan Keras dari Jusuf Kalla untuk PLN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan PT PLN (Persero) untuk bisa menggarap proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt (MW) dengan baik.

Kalau gagal, bisa-bisa perusahaan yang dipimpin Sofyan Basir itu menjadi penjual jasa saja. Tidak lagi memiliki kewajiban utama untuk membangun pembangkit karena dialihkan ke swasta.

Peringatan itu disampaikan Jusuf Kalla saat membuka Munas Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) di gedung pusat PLN, di Jakarta, kemarin. Dia menegaskan, PLN harus menyelesaikan jatah 10 ribu MW dalam mega proyek itu. "Kalau enggak mampu, bisa diturunin jadi 5 ribu," ujarnya.

Kalau jatah PLN berkurang, untuk menutupinya pemerintah kembali mengandalkan independent power production (IPP atau perusahaan listrik swasta). Dia perlu membuka peluang bagi swasta untuk lebih cepat, karena pemerintah kerjaannya cuma rapat, jadi lama. "Nantinya PLN bisa jadi perusahaan servis listrik," terangnya.

Itulah kenapa, JK sempat bilang ke direksi PLN agar membuka masalah yang terkait proyek tersebut. Pemerintah, lanjutnya, siap membuatkan peraturan untuk mendukung PLN.

Dia memastikan itu karena ada dua perusahaan yang membuat pemerintah "angkat tangan" kalau ada permintaan. Yakni, PLN dan Pertamina.

"Butuh Rp 400 hingga Rp 500 triliun untuk membangun, APBN tentu tidak kuat. Sehingga swasta harus ikut serta," jelasnya.

PLN maupun IPP perlu ditekan untuk merealisasikan proyek tersebut untuk mengamankan listrik nasional. Dalam 10 tahun ke depan, harus tersedia sedikitnya 100 ribu MW.