Ini Peta Koalisi 212 di Pilkada 2018 versi Habib Rizieq

jpnn.com, JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab membuat pemetaan tentang partai politik di Pilkada Serentak 2018. Buron kepolisian yang kini berada di Arab Saudi itu menyusun pemetaan tentang pemilihan gubernur pada Pilkada 2018 berdasar pengelompokan antara partai pendukung Aksi 2 Desember 2017 atau Koalisi 212 dan partai pendukung Basuki T Purnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2017.

Pemetaan politik Pilkada 2018 versi Habib Rizieq dibacakan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’rif di Masjid Al-Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (27/1). “Di sini ada tujuh pemetaan politik di 17 daerah yang menjalani Pilgub 2018 versi Habib,” kata dia.

Menurut Slamet, pendiri FPI itu membuat pemetaan menyusul perpecahan antara Koalisi 212 dengan partai politik yang sebelumnya kompak menentang Ahok. Namun, partai-partai politik pendukung Koalisi 212 pada pilkada di porvinsi lain justru bekerja sama dengan partai yang sempat mendukung Ahok.

Total ada tujuh pemetaan politik versi Habib Rizieq. Tidak sepenuhnya partai yang mendukung Koalisi 212 bisa kompak di pilkada.(mg1/jpg)

Berikut ini peta politik Pilkada 2018 Versi Habib Rizieq:

1. Koalisi 212 utuh tanpa ditunggangi partai pendukung penista agama, seperti di Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.
2. Koalisi 212 utuh tapi ditumpangi partai pendukung penista agama, seperti di Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah.
3. Koalisi 212 terbelah sehingga sebagian koalisi 212 tanpa partai pendukung penista agama dan koalisi 212 sebagian lagi ditumpangi oleh partai pendukung penista agama, seperti di Sumatera Selatan dan Maluku Utara.
4. Koalisi 212 terpecah sehingga masing-masing koalisi dengan partai pendukung penista agama, seperti di Riau, Lampung, Jatim, NTB, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
5. Koalisi 212 tidak berarti karena fokus di cagub-cawagub muslim melawan cagub-cawagub muslim, seperti di Kalimantan Barat.
6. Koalisi 212 tidak berarti karena semua calon nonmuslim sehingga fokus kepada 'Akhoffudh Dhororain' (mudarat yang lebih ringan), seperti di Papua dan NTT.
7. Pilkada di tingkat kota dan kabupaten juga mengalami situasi seperti di atas, sehingga penyikapannya tidak akan mengikuti kaidah yang sama.