Ini Provinsi Kasus Konflik Agraria Tertinggi

jpnn.com - JPNN.com – Dalam setahun terakhir jumlah konflik agrarian meningkat dua kali lipat. Jawa Timur menjadi provinsi kedua tertinggi yang menjadi pusara konflik pertanahan tersebut.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta pemerintah untuk lebih aktif mengatasi masalah agraria dengan serius itu karena berpotensi menjadi konflik di tengah masyarkat.

Sepanjang 2016, KPA mencatat ada 450 konflik agraria. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 252 konflik.

Sebaran konflik itu paling banyak terjadi di Riau dengan 44 konflik, Jawa Timur (43), Jawa Barat (38), Sumatera Utara (36), Aceh (24), dan Sumatera Selatan (22).

Luas wilayah yang jadi area konflik itu mencapai 1,26 juta hektare. Paling banyak masalah perkebunan dengan 163 kasus, properti (117), infrastrutur (100), kehutanan (25), tambang (21), dan sektor pesisir dan kelautan (10).

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menuturkan konflik agraria salah satunya bermula dari administrasi pertanahan yang tidak tunggal.

Ada satu tanah yang bisa keluar dua sertifikat. Bahkan, dalam sebuah kasus yang ditangani KPA ada satu desa definitif yang tercatat di kependudukan tapi belum punya sertifikat tanah. ”Warga yang menempati berpuluh tahun bisa kehilangan haknya,” ujar dia.

Di Jawa termasuk Jawa Timur, konflik agraria sering kali berkaitan dengan penguasaan tanah oleh perusahaan perkebunan negara, hutan perhutani, hingga perluasan infrastruktur.