Ini Provinsi Kasus Konflik Agraria Tertinggi

Mulai dari jalan tol, bandara internasional, perumahan, hingga waduk. ”Masalah itu tumpang tindih dengan garapan dan pemukiman masyarkat,” tambah dia.

Dewi menyebutkan kebijakan pemerintah juga perlu satu pintu dalam masalah pertanahan. Selama ini, Badan Pertanahan Nasional tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasi masalah konflik agraria di lahan perhutanan.

Sebab, hutan tersebut dalam penguasaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ”Mestinya hanya satu instansi saja yang mengurusi masalah pertanahan,” sebut dia.

Masalah krusial lain yang terjadi adalah penguasaan tanah yang begitu luas oleh satu kelompok usaha.

Dia mencatat sebuah perusahaan holding punya tanah hampir 5 juta hektare. Itu belum termasuk tanah yang dikuasai anak perusahaan.

”Penguasaan itu memang dilakukan dengan cara yang legal. Tapi, di kemudian hari bisa menjadi masalah karena ada monopoli oleh sebagian kecil orang,” jelas Dewi.

Kekhawatiran serupa juga seringkali diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menuturkan bahwa ada satu persen orang yang menguasai sekitar 50 persen aset nasional. Temasuk di dalamnya tanah.

Pada wawancara pertengahan Desember lalu, JK menuturkan pemerintah kini sedang menggodok peraturan yang akan mengatur kepemilikan tanah.