Ini yang Dilakukan KLHK dalam Upaya Penanggulangan Perubahan Iklim
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengajak semua pihak meneguhkan komitmen, melakukan aksi kolektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan berinovasi untuk upaya adaptasi perubahan iklim Indonesia dan dunia, menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).
“Dalam upaya penanggulangan perubahan iklim, telah banyak contoh nyata di lapangan yang dilakukan Indonesia melalui KLHK dan unsur terkait lainnya, yang dapat dijadikan pelajaran, baik untuk masyarakat Indonesia maupun warga dunia," kata Menteri Siti ketika menjadi pembicara pada acara Week of Indonesia – Netherlands Education and Research (WINNER) yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (10/3).
Siti Nurbaya menjelaskan pada ketahanan ekonomi, Indonesia menitikberatkan pada praktik pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, serta konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
"Contoh nyata upaya mencapai ketahanan ekonomi adalah pengembangan kawasan pangan berkelanjutan (food estate) sebagai upaya mengantisipasi risiko krisis pangan dan menerapkan ekonomi sirkuler (circular economy) dengan memanfaatkan limbah untuk bahan baku industri dan baru-baru ini mulai mengurangi penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik," katanya.
Di bidang ketahanan sosial dan mata pencaharian penduduk, Indonesia secara sistemik tengah meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam melalui sistem peringatan dini, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.
Sementara dalam hal ketahanan ekosistem dan lanskap, Indonesia fokus pada upaya pembenahan pengelolaan DAS dan ekosistem laut yang terintegrasi, akselerasi perhutanan sosial, dan mengembangkan kota dan desa yang ramah iklim. Pada 2020, Indonesia telah menanam 15 ribu hektar mangrove dan akan ditingkatkan menjadi 600 ribu hektar.
Selain itu, Indonesia juga memprioritaskan Program Kampung Iklim atau ProKlim yang melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat tapak.
"Saat ini terdapat sekitar 3.000 lokasi ProKlim di 33 provinsi dan 247 kabupaten/kota dan diharapkan pada 2024 dapat meningkat menjadi 20.000 lokasi melalui 8 strategi, yaitu penguatan kapasitas pemerintah daerah, penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kemitraan multi-pemangku kepentingan, peningkatan kepemimpinan di tingkat lokal, pengukuhan komitmen pemangku kepentingan, sosialisasi kesuksesan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, dan optimalisasi potensi sumber pendanaan," katanya.