Inikah Nama-nama Menteri yang Harus Diganti?

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo diharapkan memberikan kado istimewa pergantian tahun 2015 ke 2016 dengan melakukan reshuffle kabinet. Sebelumnya, Jokowi sudah dianggap memberikan kado karena telah menurunkan harga bahan bakar minyak.

Direktur Energi Watch Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Senin, (28/12), mengatakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno adalah salah satu yang harus diganti.

Menurut Ferdinand, reshuffle harus bisa menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Terutama masalah ekonomi, politik, hukum dan birokrasi dalam kaitan dengan revolusi mental.

"Jadi reshuffle harus menyelesaikan masalah artinya yang harus diganti ini tentu harus yang ada di sektor ini. Menteri BUMN Rini Soemarno adalah salah satu yang harus diganti," kata Ferdinand.

Selain Rini, lanjut Ferdinad, menteri-menteri yang layak diganti antara lain Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Perindustrian Saleh Husein, Menteri Desa dan Pembagunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar serta Jaksa Agung Prasetyo. "Dengan begitu kita harapkan masalah bangsa kedepan bisa lebih teratasi," ujar Ferdinand.

Pengamat politik Universitas Padjajaran Idil S Akbar mengatakan, sudah waktunya dilakukan penyegaran kabinet untuk tahun kerja mendatang. Karenanya, kata dia, perlu para menteri yang responsif, berkinerja tinggi dengan akselerasi yang juga tinggi, yang lebih berpihak pada kepentingan domestik dan tidak melulu membuat kegaduhan politik. "Serta tak terlibat pada dugaan kasus tertentu," tegas Idil.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, berpendapat Presiden Joko Widodo harus segera merespons isu reshuffle kabinet. Menurutnya, Jokowi harus beri kepastian agar tidak ada kegaduhan soal isu reshuffle kabinet. 

"Kalau presiden merasa perlu melakukan reshuffle, presiden harus memberi kepastian agar rencana perombakan kabinet tidak menjadi isu liar dan berlarut-larut. Kalau isu tentang reshuffle tidak dikendalikan, dia akan merusak kepastian. Para menteri pun tidak akan nyaman bekerja," ujar Bambang. (boy/jpnn)