Inilah 9 Titik Rawan Kecurangan Seleksi CPNS

jpnn.com - JAKARTA - Konsorsium LSM Pemantau Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (KLPC) membeberkan titik rawan kecurangan seleksi CPNS. Hal ini berdasarkan pengalaman rekrutmen CPNS tahun-tahun sebelumnya.

Anggota KLPC, Siti Juliantari Rachman menyatakan, setidaknya ada sembilan titik rawan seleksi CPNS. Pertama kata dia, pelamar tidak memenuhi kriteria sebagai honorer K2. Peserta honorer K2 merupakan pegawai honorer yang bekerja pada instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah bekerja minimal satu tahun sebelum 31 Desember 2005.

"Untuk K2 yang rawan adalah data tenaga honorer dimanipulasi. Misalnya saja, baru jadi honorer 2008. Dia sebenarnya tidak bisa ikut seleksi, namun dimanipulasi agar bisa ikut," kata Tari dalam konferensi pers di kantor ICW, Jakarta, Minggu (1/9).

Selanjutnya, untuk memperkecil pesaing dalam seleksi CPNS, seringkalo dilakukan diskriminasi pada seleksi administrasi bagi pelamat tertentu terkait dengan nomor ujian dan lokasi ujian. Selain itu, pada proses seleksi administrasi rawan pungutan liar oleh pihak-pihak tertentu.

"Pada tingkat pendaftaran masih ditemukan ditemukan manipulasi. Calo-calo mendatangi untuk membantu meluluskan dengan meminta uang Rp 80-120 juta supaya bisa menjadi PNS," kata Tari.

Saling menitip pelamar oleh pejabat atu pihak tertentu lanjut dia, juga menjadi titik rawan seleksi CPNS. Tari mencontohkan, kepala daerah atau pejabat instansi A menitipkan kerabat atau temannya pada rekrutmen CPNS di suatu daerah.

Kemudian kata Tari, titik rawan selanjutnya mengenai adanya kebocoran soal tes. Kebocoran ini terkait penggandaan dan distribusi soal dari perusahaan sampai pada lokasi ujian. Beberapa motif kebocoran antara lain, adanya perilaku kolektif tim panitia di daerah atau pusat untuk meloloskan orang tertentu atau menjual kunci jawaban.

"Kerawanan ini juga terjadi pada saat kasus Ujian Nasional. Ada kunci jawaban beredar ketika test dan soal bocor," kata peneliti ICW ini.