Inilah Benchmark Pembangunan KLHK 2018-2019
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menekankan bahwa benchmark pembangunan 2018-2019 pada kementerian yang dia pimpin adalah mengatasi kemiskinan, kesempatan kerja, ekspor, dan investasi.
Menteri Siti mengungkap hal tersebut dalam rapat kerja nasional KLHK 2018 bertemakan Pelaksanaan 2018 dan Perencanaan 2019 Kementerian LHK: Sektor LH dan Kehutanan Menuju Pertumbuhan Pembangunan Berkualitas, yang berlangsung dari tanggal 19-20 Februari, di Jakarta.
Untuk merealisasikan benchmark tersebut, Menteri Siti mengutarakan perlu dilakukan enam langkah strategis meliputi: alokasi sumber daya hutan untuk pemerataan ekonomi, pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan, konservasi dan pemeliharaan bio-diversity dan biosfer, peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.
Kemudian pengendalian kejahatan lingkungan, serta kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumber daya hutan dan sumber daya sampah/limbah dan dalam pengawasan sosial perizinan dan pengendalian lingkungan serta dalam mendorong law enforcement serta public campaign.
Siti Nurbaya menjelaskan, bahwa posisi KLHK pada 2018 dan 2019 meliputi empat aktualisasi program, yakni: dasar-dasar, administratif, program dan aspiratif.
“Yang menjadi dasar-dasar aktualisasi program adalah pahami dasar-dasar konsep kerja, konstitusionalitas dan keilmuan. Perspektif SDA dan lingkungan serta hubungan antarkonsep sebagai elemen penting pembangunan di Indonesia. Kemudian pendekatan holistik bukan lagi silo apalagi ego (sub) sektor,” katanya.
Terkait Administratif, Siti Nurbaya menekankan agar administrasi jangan sampai menghambat, secepatnya selesaikan, juklak dan juknis serta pengadaan dipercepat, dan persiapan re-alokasi untuk mendukung program-program utama dan yang dinilai sangat penting didahulukan dengan prinsip money follow program sebagai contoh TN Komodo.
Selanjutnya, pelaksanaan program menurut Siti Nurbaya mesti dilaksanakan dengan pendekatan money follow program, dan harus dikaitkan dengan atasi kemiskinan, lingkungan, penyerapan tenaga kerja, investasi dan ekspor serta dukungan aktualisasi konvensi internasional yang telah diratifikasi. Juga dikembangkan pola kerja bersama-sama atau satu arah vektor dan saling mendukung lintas unit kerja eselon I.