Inilah Seruan Gerakan Politik Bersih Jelang Pilkada Serentak

Kandidat partai berorasi, membuat berbagai pernyataan yang membela kepentingan masyarakat, memasang berbagai iklan yang mengangkat harkat dan martabat rakyat.

“Puluhan tahun sejak pemilu pertama dilakukan pada 1955, namun kenyataannya kondisi rakyat masih jauh dari janji kampanye yang selalu saja dilontarkan berbagai slogan partai politik. Masyarakat menjadi objek kampanye. Masyarakat kembali menerima janji yang sebenarnya tinggal janji. Tentu ada yang ditepati, tetapi lebih banyak yang masih diingkari,” ucapnya.

Adnin menerangkan pilkada 2018 yang digelar serentak di seluruh Indonesia dilakukan dengan anggaran yang besar, sekitar Rp 15 triliun.

Pada 2019, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) juga dibiayai dengan anggaran yang besar, sekitar Rp 15 triliun.

“Anggaran yang besar itu berasal dari uang pajak rakyat. Sungguh disayangkan jika tidak mampu membawa perubahan bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Karena itu, Gerakan Politik Bersih secara independen akan mengawal dan mengontrol sejak pilkada 2018 hingga pilpres 2019 agar partai politik benar-benar mendaftarkan calon pemimpin terbaik yang mengedepankan sikap kenegarawanan dan hati nurani.

Setelah melakukan soft launching, Gerakan Politik Bersih akan menggelar roadshow ke parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR, partai politik, serta memperluas sosialisasi kepada publik.

“Contoh kasus sejumlah pemimpin daerah yang tertangkap KPK dan mantan ketua DPR yang bermasalah, menjadi keprihatinan bersama. Ini sungguh memilukan. Ini cerminan kegagalan masyarakat dan partai politik untuk menegakkan rambu-rambu yang benar. Karena itu, gerakan ini ingin mengubah itu semua ke arah yang lebih baik,” paparnya. (rl/jpnn)