Inilah Tujuh Daerah Penerima Penghargaan Dari Kemendagri

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi penghargaan pada tujuh daerah yang cepat menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) secara tuntas. Penghargaan diberikan karena dengan langkah tersebut, membuktikan ke tujuh daerah cepat merespon masalah keuangan dan tata kelola birokrasi. 

Ke tujuh daerah tersebut masing-masing Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Provinsi Maluku. 

"Walaupun kami katakan sebagian dari 34 provinsi itu sudah di atas 50 persen komitmennya tinggi, cuma yang kami beri penghargaan itu yang 100 persen. Makanya perbedaannya tipis sebetulnya di antara mereka-mereka ini," ujar Inspektur Jenderal Kemendagri Tarmizi A. Karim di sela-sela pembukaan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Senin (26/10).

Menurut Tarmizi, pengawasan yang dilakukan tidak hanya terkait masalah keuangan, namun juga tatakelola pemerintahan. Selain itu ke depan perspektif pengawasan juga akan lebih ditingkatkan pada upaya inovatif. 

"Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan yang dilakukan bukan hanya melakukan penindakan, tapi juga upaya pereventif. Kalau mau ciptakan good goverment dan clean good goverment, maka dimulai dari awal khususnya pencegahan. Tapi kalau pada pemeriksaan saja itu namanya bukan good goverment lagi, makanya ada pembinaan,"ujarnya.

Sementara itu ditanya manfaat digelarnya rapat pemutakhiran data TLHP, Tarmizi mengatakan, agar terhimpun dan terpetakannya seluruh hasil pengawasan penyelenggaraan pemda yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

"Capaian yang ingin diraih dari pelaksaaan TLHP ini adalah terbangunnya komitmen dalam upaya memperbaiki kelemahan-kelemahan sebelumnya. Sebanyak 34 provinsi kini sudah memiliki nilai di atas 50 persen, baru tujuh berhasil mencapai 100 persen,"katanya.

Pandangan tersebut diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kemendagri Yuswandi Temenggung. Menurutnya, rapat pemuktahiran TLHP sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan pengawasan. Di mana kemudian akan menjadi tolak ukur menilai efektif atau tidaknya rekomendasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).