Inisiasi School of Property Developer, BTN Gandeng Perguruan Tinggi

Rabu, 20 Maret 2019 – 13:43 WIB

Bank BTN bersama keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Kementerian PUPR untuk menginisiasi sekolah properti bagi pengembang perumahan. Foto dok BTN

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggandeng Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menginisiasi sekolah properti bagi pengembang perumahan atau School of Property Developer (SPD).

Direktur Utama Bank BTN Maryono berharap dengan adanya pendidikan ini, pengembang-pengembang perumahan MBR bisa terakreditasi dan tersertifikasi dari Kementerian PUPR, sekaligus menjadi standar baru bagi pengembang yang akan membangun proyek perumahan subsidi.

"Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan standar mutu (kualitas) rumah yang dibangun oleh pengembang, sehingga tidak ada lagi perbedaan kualitas rumah yang dibangun pengembang dengan yang disyaratkan oleh pemerintah,” kata Maryono usai menandatangani MoU tentang Pengembangan SDM dan Riset di bidang Perumahan dengan Katsgama dan Fakultas Teknik UGM di Jakarta, Rabu (20/3).

Maryono menjelaskan, School of Property Developer (SPD) merupakan program persiapan sertifikasi bagi pengembang – pengembang yang akan membangun perumahan subsidi.

Program pendidikan pengembang ini akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan dengan metode pembelajaran meliputi: inclass learning, site visit, penyusunan proposal pembangunan proyek perumahan dan ujian sertifikasi pembangunan proyek perumahan subsidi.

HFC BTN menjadi salah satu bentuk dukungan perseroan dalam meningkatkan pasokan rumah, dengan mendidik calon pengembang-calon pengembang baru di bidang perumahan yang nantinya akan membangun proyek-proyek perumahan yang sedang digulirkan pemerintah.

Menurut Maryono, jumlah developer di Indonesia masih belum cukup dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta unit, idealnya dibutuhkan setidaknya 2.000 developer per tahun.

“Para developer harus memiliki kompetensi yang cukup dengan cara mengikuti program sertifikasi. Kementerian PUPR akan menerbitkan sertifikasi khusus developer di bidang perumahan,” kata Maryono.