Instansi Penegak Hukum Sepakat Lindungi Whistleblower

Selasa, 19 Juli 2011 – 11:25 WIB

Ilustrasi

Selain itu lanjut Semendawai, UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban masih perlu diperkuat dengan jaminan dan pengaturan lebih lanjut serta mengambil langkah-langkah strategis bersama untuk memperkuat aktivitas dan memberikan perlindungan, mengefektifkan prosedur penanganan maupun dalam memberikan penghargaan bagi pelaku pelapor yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekertaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana menambahakan, pihaknya bersama LPSK telah mendorong sejak awal perlindungan terhadap Whistleblower sebagai Justice collabolator. Dalam rancangan revisi UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Pernyataan bersama dan seminar Internasional ini diharapkan dapat meningkatkan pemahamanan aparat penegak hukum dan mempercepat proses revisi UU perlindungan saksi dan korban," ujar Denny. (kyd/jpnn)

JAKARTA- Pimpinan instansi penegak hukum yang terdiri dari Mahkamah Agung, Polri, Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi,

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News