Intoleransi Politik di Indonesia Makin Meningkat 3 Tahun Terakhir

Intoleransi dalam politik di Indonesia disebut mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Meski demikian, hasil survei itu menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia berpendapat demokrasi masih menjadi bentuk pemerintahan terbaik.

Survei nasional yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebut, mayoritas warga Muslim keberatan jika warga non-Muslim menjadi kepala pemerintahan baik itu Bupati; Walikota; Gubernur; Wakil Presiden atau Presiden.

Dalam survei terbaru yang dilakukan LSI, intoleransi kelompok Muslim terhadap non-Muslim menunjukkan kecenderungan yang tinggi. Dari1520 responden yang disurvei LSI pada bulan Agustus 2018, 59 persen responden Muslim mengaku keberatan jika warga non-Muslim menjadi Presiden.

Sebanyak 55 persen responden Muslim juga tak ingin memiliki Wakil Presiden non-Muslim, dan 52 persen responden juga enggan dipimpin oleh Gubernur, Walikota atau Bupati non-Muslim.

Jumlah itu ternyata meningkat dari tahun lalu dan juga dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, warga Muslim yang keberatan memiliki Presiden non-Muslim menunjukkan angka 53 persen, sementara di tahun 2016, jumlahnya juga lebih kecil dari tahun sebelumnya, yakni 48 persen.

Untuk jabatan Gubernur, Walikota atau Bupati, hasil survei LSI 2018 itu juga menunjukkan pola yang sama. Artinya, tiga tahun belakangan ini warga Muslim semakin intoleran jika warga non-Muslim menjadi pemimpin pemerintahan.

Burhanuddin Muhtadi dari LSI mengatakan, hasil survei itu ada kaitannya dengan kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Sebelum krisis Ahok, intoleransi politik ataupun sosial keagamaan tren-nya sedang turun. Berbeda dari yang dikatakan banyak akademisi, demo-demo anti Ahok bukanlah puncak intoleransi, yang terjadi justru sebaliknya,” ujar Burhanuddin dalam acara rilis survei nasional LSI (24/9/2018) di Jakarta.