Irman Ingatkan SBY Tak Gadaikan Hak Prerogatif

JAKARTA - Pemanggilan beberapa menteri asal parpol ke Cikeas mendapat sorotan dari pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin. Menurut Irman, memang presiden memiliki hak prerogatif, namun hak istimewa itu jangan digadaikan dalam mereshuffle para menterinya.

"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan menggadaikan hak prerogatifnya kepada partai politik. Sebab, bagaimanapun, tanggungjawab terhadap roda pemerintahan ada pada SBY, bukan pada partai politik anggota koalisi," ujar Irman, Senin (10/10).

Dia berpendapat, jika presiden meminta pertimbangan dari partai koalisi dengan alasan kontrak politik yang telah disepakati itu, sama saja presiden menggadaikan haknya. Menurut dia, jika presiden tetap bersikeras melibatkan partai anggota koalisi dalam menentukan kabinetnya, maka dirinya harus sadar bahwa itu tanggungjawabnya sebagai presiden.

"Tanggungjawab konstitusi pemerintah bukan tanggungjawab parpol, tapi pada presiden. Makanya kami himbau presiden membebaskan dirinya dari tekanan partai politik,” tegasnya.