Istri Munir Minta Jokowi Berhenti Lempar Tanggung Jawab Soal Dokumen TPF

Rabu, 19 Oktober 2016 – 18:21 WIB

Istri almarhum Munir Said Thalib, Suciwati (kanan) saat mengultimatum Jokowi agar segera membuka dokumen investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, Rabu (19/10). KontraS memenangi sengketa informasi dokumen investigasi TPF kasus pembunuhan Munir yang dinyatakan terbuka untuk publik, namun Kementerian Sekretariat Negara yang seharusnya menyimpan dokumen itu mengaku tak menguasainya alias tak memegangnya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Dokumen laporan investigasi tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib sampai sekarang masih tidak diketahui di mana rimbanya.

Banyak pihak menuntut pertanggungjawaban mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pihak yang menerima dokumen tersebut dari TPF.

Namun, istri Munir, Suciwati menilai Presiden Joko Widodo lah yang harus bertanggung jawab.

Dia meminta presiden yang akrab disapa Jokowi itu menghentikan pembelaan diri terkait keberadaan dokumen TPF Munir.

Dokumen TPF Munir, lanjutnya adalah manifestasi dari tafsir kebijakan negara untuk menyelesaikan kasus tersebut atas mandat presiden.

"Oleh karenanya, perintah Presiden Jokowi kepada Jaksa Agung untuk menemukan dokumen tersebut sama sekali tidak menjawab persoalan ini dan juga tidak dapat mengugurkan kewajibannya untuk segera mengumumkan hasil rekomendasi TPF," ujar Suciwati di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jalan Kramat 2 Nomor 7, Senen, Jakarta, Rabu (19/10).

Atas alasan itu juga, Suci mengeluarkan tiga ultimatum untuk Presiden Jokowi.

Pertama, meminta presiden untuk menghentikan pembelaan diri dan melempar tanggung jawab atas kelalaian pemerintah dalam menyimpan dokumen TPF Munir.