Isu Perayaan Natal Dilarang di Sumbar, Begini Respons PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat suara terkait isu larangan penyelenggaraan Natal di Sumatera Barat, akhir-akhir ini.

Menurut Hasto, pelarangan kegiatan umat nasrani itu tidak ada di Sumatera Barat. Hasto menilai hal itu diembuskan dalam rangka menarik sentimen agama jelang Pilkada 2020.

"Kami sudah melakukan komunikasi ke bupati, tidak ada larangan. Karena itu dijamin konstitusi," kata Hasto, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Hasto mengatakan, isu pelarangan tersebut sengaja diembuskan jelang gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang.

"Hanya ada yang meniupkan itu sebagai sebuah isu, karena mau pilkada. Lagi-lagi pilkada dijadikan sebuah isu untuk membelah. Padahal kebebasan beragama dijamin konstitusi, terlebih bagi PDIP," ujar Hasto.

Mantan anggota DPR RI ini menegaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut akan menjalankan salah satu perintah konstitusi yakni menjamin kebebasan beragama.

"Kami akan berjibaku dalam menjalankan perintah konstitusi. Karena kita adalah negara yang percaya kepada Tuhan. Tapi dalam menjalankan agama dan keyakinan tersebut, kebebasan dijamin sepenuhnya oleh konstitusi," pungkas Hasto. (tan/jpnn)