Isu Reshuffle Berembus Lagi, Hasto Kristiyanto PDIP Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menegaskan, PDIP sebagai partai politik pendukung pemerintah menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Menurut Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle, itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar dia menjawab wartawan di sela-sela gowes bareng PDIP dengan para jurnalis di Jakarta, Sabtu (10/4) pagi.

Seperti diketahui, saat ini isu reshuffle kembali berembus selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR RI.

Usulan Presiden Jokowi untuk menambah unsur riset dan teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga disetujui parlemen.

Lebih lanjut Hasto menuturkan bahwa PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif terkait persoalan reshuffle.

Sebab, ujar dia, menteri merupakan pembantu presiden. Hasto menegaskan, presiden dengan hak prerogatifnya memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinet.