Jadi Pembicara Kunci di Seminar Nasional Ponpes Nurul Iman, HNW Bahas Politik Identitas

Caranya dengan hanya memilih calon pemimpin dan wakil mereka di parlemen yang memiliki identitas yang benar dan track record lulus dari ujian menghadirkan kepedulian bagi umat dan rakyat.

Alumnus Universitas Madinah itu menjelaskan dahulu ketika bangsa ini memperjuangkan kemerdekaannya, para kiai, ulama, dan santri ikut berjuang dan meneriakkan takbir sebanyak tiga kali, dan pekik merdeka.

“Itulah identitas kita," tegasnya.

Tanpa identitas itu menurut HNW bagaimana bisa para kiai mengajak santri dan umat Islam lainnya berjihad membebaskan Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda.
Dalam babak sejarah lainnya, para ulama menyepakati dasar negara adalah Pancasila.

Melalui tokoh Partai Islam Masyumi M Natsir, Indonesia juga kembali menjadi NKRI.

Dalam Sila 1 Pancasila disebut Ketuhanan yang Maha Esa.
“Itu juga identitas yang menegaskan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau bertuhan bukan bangsa komunis, ateis, liberalis," paparnya.

Dari sinilah HNW berpendapat kalau tidak boleh memakai politik identitas yang benar, apa berarti tidak boleh menggunakan Pancasila dan NKRI sebagai identitas politik.

Ditegaskan politik identitas Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dari paparan di atas, dirinya menyebut partai beridentitas Islam adalah sah baik secara sejarah maupun legal secara aturan konstitusi atau hukum.

“Beda dengan komunisme, atheisme, separatisme, dan LGBT, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi,” tegasnya.

Menurut HNW, parpol yang beridentitas akan menghadirkan sikap cinta bangsa, rahmatan nil alamin, melakukan edukasi politik, menyerap aspirasi rakyat, yang kemudian memperjuangkan di DPR.

“Dari sinilah banyak hal yang bisa diperjuangkan oleh partai politik untuk umat dan Indonesia yang kita cita-citakan. Hal ini juga yang perlu terus dikaji, dikembangkan dan disukseskan oleh dunia pesantren,” papar HNW.

Pria asal Klaten, Jawa Tengah itu merasa ada upaya untuk menjauhkan umat dengan identitas-identitas di atas sehingga politik yang ada jauh dari tata krama, menghalalkan segala cara, dan bukan dari ibadah.