Jajak Pendapat: 61,45% Tidak Setuju Kaltim jadi Ibu Kota Negara

“Bila ada pembebasan, maka lokasinya ya di tanah masyarakat yang sebelumnya kami sorong. Yakni di Samboja (Kukar) dan PPU (Penajam Paser Utara),” sebutnya.

Terkait isu kerusakan lingkungan, Bappeda Kaltim disebut menunggu pula hasil kajian dari pusat. Dirinya tak menampik mengenai potensi tersebut.

Apalagi dari pertemuan sebelumnya, Presiden Jokowi tak ingin pemindahan ibu kota ini mengorbankan kawasan hutan yang dimiliki Kaltim. “Sebenarnya Pak Jokowi enggak mau itu (di Tahura). Minta tetap dilindungi dan dilestarikan hutannya. Minta dicarikan kawasan lain,” sebut Zairin.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kaltim memang berpeluang. Namun, Kalsel dan Kalteng masih dalam pertimbangan. Kaltim sudah masuk dalam studi tim khusus pemindahan ibu kota negara sejak 1,5 tahun lalu.

“Saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda,” sebutnya.

Dengan berada di tengah, maka ibu kota tak perlu lagi membangun bandara baru. Ada Bandara SAMS Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Pun tak perlu repot membuat pelabuhan baru.

Sehingga bisa menghemat anggaran penyediaan infrastruktur pendukung adanya ibu kota. Selain itu, dekat dengan pantai yang menjadi salah satu syarat ibu kota. “Tapi ‘kan kajian tidak hanya urusan infrastruktur. Ada sosiologisnya, kemudian kajian sosial politiknya. Ini yang perlu dipertajam,” tuturnya.

Selain itu, kajian lingkungan dan keperluan air menjadi aspek penting. Termasuk kerawanan wilayah terhadap bencana alam. Seperti banjir dan gempa bumi. Jokowi belum bisa menyebut seberapa besar peluang Kaltim dinilai dari faktor-faktor yang dia beberkan tersebut.