Jakarta Masih Rawan Banjir

Banjir diprediksi akan terjadi di puncak musim hujan 2018/2019 yaitu di Februari seperti di musim hujan sebelumnya. Sementara itu, Anggota Komisi D DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta muhamad Guntur mengatakan, telah mengalokasikan APBD Perubahan (APBD-P) tahun 2018 untuk penanganan program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Anggaran tersebut diambil dari pembatalan PMD untuk BUMD.

“Anggaran penanganan banjir ditambah Rp 356 miliar. Ini berasal dari sebagian PMD yang kita tolak untuk BUMD,” bebernya.

Guntur menyebutkan, salah satu anggaran untuk SKPD tersebut adalah untuk penanganan banjir di Jakarta. Hal itu, mengingat program tersebut menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.

Dia menyebutkan, pada penanganan banjir anggaran dialokasikan untuk pembebasan lahan sekitar bantaran kali di Jakarta, normalisasi kali, embung hingga membangun turap kali di seluruh DKI Jakarta. “ Kita ingin semua kali di Jakarta diturap dan lahan milik warga di sekitar bantaran kali akan dibebaskan dan diberikan ganti rugi semua,” terangnya.

Dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit, menurut Guntur DPRD DKI tidak mau mendengar lagi keluhan dari Pemprov DKI dalam menangani banjir di Jakarta. “ Kami tidak mau dengar ada lagi alasan Pemprov, tergenang karena ini, tergenang karena itu. Anggaran sudah kami berikan kepada Dinas SDA,” tegasnya.

Perlu diketahui, anggaran penanganan banjir semula senilai Rp 4,5 triliun. Jumlah itu kemudian dipangkas Rp.400 miliar menjadi Rp 4,1 triliun dalam rancangan APBD Perubahan 2018.

Pengurangan anggaran terdapat pada beberapa kegiatan, salah satunya yakni pembangunan sea water reverse osmosis (SWRO), dikurangi dari sembilan menjadi empat titik. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal senilai Rp 19 miliar juga dibatalkan karena gagal lelang. (nas)