JPNN.com 
Jamin Keamanan Laut, Pemkab Alokasikan Rp 1,8 Miliar
Disperindagkop Maksimalkan Bantuan Usaha
jpnn.com - NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan secara khusus mengalokasikan anggaran pengawasan dan pengamanan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Nunukan dengan nilai anggaran pengawasan sebesar Rp 1,8 miliar, sementara anggaran pengamanan sebesar Rp 523 juta.
Ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keamanan bagi para nelayan Indonesia yang pencari nafkah di kawasan laut dan sungai.
Anggaran tersebut muncul lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan yang dialokasikan secara khusus oleh Pemkab Nunukan dalam mengimplementasikan program besar Bupati Nunukan Drs H Basri MSi dan Wakil Bupati Nunukan Hj Asmah Gani dalam Gerakan Membangun Ekonomi Aman dan Sejahtera (Gerbang Emas). Oleh DKP, dana sebesar Rp 1,8 miliar dialokasikan lewat 7 kali patroli terpadu di kawasan laut. Selanjutnya, aktivitas pengamanan laut dilakukan 4 kali.
Dalam beberapa kali operasi terpadu, DKP menekan kepada nelayan-nelayan lokal melengkapi diri dengan kartu nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah nelayan mengikuti program-program yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, kartu nelayan dapat menjadi pembeda antara nelayan lokal dengan nelayan asing.
Dokumen-dokumen wajib seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIPI) dan beberapa dokumen lainnya tak luput diperiksa. DKP Nunukan juga fokus melakukan pengamanan terhadap ikan-ikan mentah yang didatangkan dari negeri jiran Tawau, Malaysia.
Konsentrasi pengamanan berupa pemeriksaan kelayakan konsumsi ikan-ikan mentah yang beredar di pasaran. DKP turut rutin menggandeng Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) memeriksa kandungan zat-zat berbahaya yang berpotensi mengganggu kesehatan konsumen.
Operasi terpadu yang rutin digelar DKP melibatkan lintas sektoral. Dalam satu kali operasi, DKP melibatkan unsur TNI dan Kepolisian. Adapula backup tambahan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas memastikan tidak adanya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).
Operasi dimaksud juga dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran lintas negara yang dilakukan para nelayan dalam mencari nafkah di lautan.
