Jamwas Tak Izinkan Kajari Banjarmasin Diperiksa Polisi
Kamis, 07 Juni 2012 – 00:04 WIB
Masalah muncul karena putusan kasasi tersebut tak memuat perintah penahanan, atau tak sesuai Pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP, yang mewajibkan amar putusan merinci identitas terdakwa, kesalahan, hingga jenis hukuman yang harus dijalani.
Mengacu pasal ini, Parlin menilai seharusnya putusan tersebut batal demi hukum. Namun menurut Marwan, tak logis putusan Mahkamah Agung memuat perintah ditahan terhadap putusan yang menghukum terdakwa dipidana.
Terlebih sesuai KUHAP, kalau terpidana mengajaukan peninjauan kembali atau PK, tetap saja upaya hukum luar biasa itu takkan menghalangi eksekusi. Dengan adanya aturan di atas, Marwan meyakini kepolisian takkan memproses laporan Parlin. (pra/jpnn)