Jangan Anggap Tabu Konstitusi Baru

Minggu, 02 September 2012 – 00:32 WIB

Ia pun menyayangkan anggapan yang menyebut penguatan DPD sama saja membawa Indonesia ke arah negera federal. "Siapa bilang itu federal? Kehadiran senat itu pantulan dari relasi kemanusiaan dan keadilan sebagai sebuah bangsa. Bukan soal kesatuan atau federal, tapi keadilan politik bagi bangsa," tegasnya.

Karenanya Margarito menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk berani mendorong pembuatan konstitusi baru. Sebab, tidak mungkin mengarapkan DPR yang hanya menjadi kepanjangan tangan partai politik.

"Saatnya kirim pesan ke Presiden untuk mendinamisir UD 1945. Perlu kebesaran hati SBY, dan ini saat baginya meninggalkan warisan sejarah yang akan selalu dikenang," cetusnya.

Sedangkan Mulyana W Kusumah yang juga tampil sebagai pembicara  mengatakan, harus ada  konsesi politik untuk memebuat negara menjadi lebih kuat. "Dan itu caranya dengan konstitusi baru," ucapnya.

JAKARTA - Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki konstitusi baru untuk menggantikan UUD 1945. Jika Indonesia ingin kuat sebagai bangsa maupun negara,

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next