Jangan Lepas Minyak Goreng Mengikuti Mekanisme Pasar! Coba Lihat Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak melepas tata kelola minyak goreng kepada mekanisme pasar.

Sebab, komoditas migor termasuk bahan makanan pokok yang bersifat strategis karena dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Menurutnya, Indonesia perlu mencontoh kebijakan Pemerintah Malaysia. Mereka mampu memberikan subsidi minyak goreng sehingga meringankan beban ekonomi masyarakatnya.

"Pemerintah harus ambil bagian dalam tata kelola tersebut agar harga dan persediaan minyak goreng dapat dikendalikan," kata Mulyanto kepada media, Selasa (26/7).

Dia mengingatkan pemerintah harus hadir mengendalikan aspek ketersediaan dan harganya. Jangan sampai komoditas itu langka atau harganya tidak terjangkau masyarakat seperti sebelumnya.

"Kita ini kan negara produsen minyak goreng terbesar di dunia, masak komoditas ini langka atau harganya selangit tidak terjangkau oleh masyarakat. Itu kan paradoks alias kontradiktif," tegas Mulyanto.

Dia menyebut pemerintah pernah menerapkan kebijakan subsidi minyak goreng melalui dana BPDPKS (badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit), tetapi sayangnya kemudian dicabut.

Sekarang, lanjut dia, pemerintah berencana untuk mencabut juga kebijakan DMO (domestic market obligation)-DPO (domestic price obligation) untuk CPO (crude palm oil) sebagai bahan baku minyak goreng.