Jangan Main-main ya, Penggunaan Dana Desa Diawasi KPK

“Jadi jika nominalnya Rp 800 juta tentu yang melakukan kepolisian. Tapi kalau angkanya di atas satu hingga dua miliar, maka KPK yang turun tangan,” jelasnya.

Dia meminta kepada kepala desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap jumlah dana desa hingga pada pengunaannya.

“Jadi harus transparan. Kalau bisa ditempel di kantor desa sehingga masyarakat pun bisa mengontrol dan mengawasinya,” pintanya.

Dia menambahkan, pada dasarnya kontrol terhadap penggunaan dana desa tersebut merupakan tanggung jawab bersama.

“Semua di pemerintahan mulai dari kepala daerah, dinas teknis, aparatur desa, tak terkecuali masyarakat,” tutupnya. (san/fen)