Jangan Pilih Calon dari Keluarga Koruptor

jpnn.com - JAKARTA - Polemik mengenai pencalonan keluarga koruptor di pemilukada, kembali mencuat. Ini dipicu pencalonan Maphilinda, sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan, yang berpasangan dengan Cagub, H Herman Deru.

Meski berhak dicalonkan, tapi status Maphilinda sebagai istri Syahrial Oesman - mantan Gubernur Sumsel yang pernah terjerat kasus korupsi- tak pantas secara politik. Dikhawatirkan, itu menjadi pintu masuk bagi koruptor menyetir kembali kekuasaan.

Koordinator Indonesian Budegting Center (IBC), Arif Nuralam, memberi peringatan masalah ini.  Arif juga khawatir, keluarga koruptor yang ikut nyalon, nantinya membuka peluang bagi koruptor untuk kembali masuk ke ruang kekuasaan.

Arif menyarankan agar penyenggara pemilukada dan publik menyoroti secara khusus keluarga koruptor yang ikut maju di pemilukada.

“Oleh karena  itu itu penyelenggara pemilu harus melakukan pengetatan dan transparansi laporan kekayaannya dan dana kampanye. Publik juga harus disadarkan, agar lebih kritis dalam memilih,” kata Arif  di Jakarta, Minggu (25/8).

Arif juga mengimbau, pemilih harus memberi sanksi pada calon yang tak pantas maju atau kepada keluarga koruptor, untuk tidak dipilih.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Yusfitriadi, mengatakan, perlu adanya aturan yang tegas, yang melarang munculnya dinasti politik.

Dalam berbagai kesempatan, Mendagri Gamawan Fauzi berulang kali menegaskan,pihaknya akan tetap memasukan klausul pembatasan politik dinasti dalam RUU Pilkada, yang saat ini masih digodok bersama DPR. Menurut dia, pembatasan itu diperlukan. Meski ia menyadari, itu akan menuai pro dan kontra.