Jangan Setengah Hati Bangun NAD

Mantan Tokoh GAM Temui Ketua MPR Taufiq Kiemas

Rabu, 24 Februari 2010 – 20:38 WIB

Jangan Setengah Hati Bangun NAD - JPNN.COM

Tokoh GAM euku Malik Mahmud dan Zaini Abdullah menemui Ketua MPR RI Tufik Kiemas di gedung MPR RI, Rabu (24/2). Wakil Ketua MPR yang juga anggota DPD Asal NAD, Ahmad Farhan Hamid ikut dalam pertemuan itu. Foto : Auri Jaya

JAKARTA - Tokoh masyarakat Nanggroe Aceh Darusalam Teuku Malik Mahmud mendesak pemerintah agar serius dalam mengimplementasikan semua pasal yang tertuang dalam Perjanjian Helsinki, meski pemerintah telah melakukannya dengan mengeluarkan payung hukum UU nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di Komplek Parlemen, Rabu (24/2). Dalam pertemuan itu, Teuku Malik Mahmud didampingi Dr. Zaini Abdullah dan tiga tokoh lainnya. Sedangkan Taufiq Kiemas didampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dan Leimena Suharli.

Menurut Teuku Malik selama ini pemerintah Indonesia masih belum optimal dalam menerapkan perjanjian Helsinki. Meski pemerintah telah mengeluarkan payung UU Nomor 11/2006. "Masih ada kesenjangan yang menonjol di masyarakat. Terutama persoalan lapangan kerja," ujarnya. Saat ini lapangan kerja diyakini bisa menjadi penggerak pembangunan ekonomi di NAD. Namun, gerakan ekonomi masih dirasakan sangat lamban, karena sarana infrastruktur belum dibenahi dengan baik.

"Akibatnya, banyak hasil bumi dari NAD yang tidak terdistribusikan dengan baik. Jika begini, yang menanggung kerugian adalah petani," kata Teuku Malik menegaskan. Selain mempersoalkan masih buruknya infrastruktur di NAD, tokoh yang lama tinggal di Swedia itu juga mempersoalkan peraturan yang tumpang tindih. "Peraturan yang tumpang tindih ini, juga menjadi penyebab utama lambannya laju pertumbuhan di NAD," kata Malik. Misalnya, kata dia, status pelabuhan Sabang, yang sampai sekarang masih menjadi pelabuhan bebas.

Selain itu, Malik juga meminta pemerintah pusat segera mengatasi persoalan harga gula yang semakin hari kian membubung tinggi, hingga mencekik rakyat. Di Aceh, lanjutnya, harga gula sudah mencapai nilai Rp 14.000 per kilogram, tetapi belum ada tindakan riil dari pemerintah untuk menurunkan harga gula tersebut.“Kami berharap pemerintah pusat bisa mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan Pemerintah Aceh melakukan impor gula langsung dari negara produsen untuk mengatasi lonjakan harga gula yang semakin mahal,” imbuh Malik.