Janji Kan, Sang PM Populis

Minggu, 13 Juni 2010 – 02:41 WIB

PM Naoto Kan. Foto: Kiyoshi Ota/Getty Images.

Selain utang publik yang menggunung, Kan diwarisi pemerintahan yang krisis kepercayaan. Di pengujung kepemimpinannya, Hatoyama membuat publik Jepang membenci pemerintah karena batal merelokasi pangkalan udara Korps Marinir AS Futenma dari Pulau Okinawa. Padahal, salah satu nilai plus DPJ dalam kampanyenya tahun lalu adalah janji Hatoyama untuk memindahkan pangkalan sewa itu dari Okinawa.

Ironisnya, sebelum lengser, Hatoyama masih sempat bersepakat dengan Washington untuk merealisasikan relokasi Futenma. Tetapi, bukan ke luar Okinawa seperti harapan publik Jepang, melainkan ke Henoko Bay yang masih berada di pulau sama. Sebagai penerus, Kan terpaksa melanjutkan kesepakatan itu. "Pemerintah akan tetap berkomitmen pada kesepakatan yang sudah diteken 28 Mei lalu. Namun, saya akan berusaha maksimal mengurangi beban warga Okinawa terkait dengan pangkalan," janjinya.

Mengawali karir PM tanpa dukungan maksimal publik tidak membuat alumnus Tokyo Institute of Technology itu patah semangat. Apalagi, sebelum ini, dia selalu berada di kubu oposisi. Kritis dan ulet menjadi kunci suksesnya meretas karir di panggung politik. "Sebagai anggota partai kecil, saya terbiasa melakukan apa pun dengan tangan saya sendiri dan melakukan yang terbaik demi kemajuan," tandas pria yang lebih nyaman dengan julukan pragmatis itu sebagaimana dilansir Reuters.

Berjuang memenangi kembali dukungan publik menjadi prioritas lain Kan di samping reformasi finansial. Apalagi, 11 Juli mendatang, Jepang kembali dihadapkan pada pemilihan umum legislatif yang cukup menentukan. Yakni, pemilihan anggota majelis tinggi. Saat ini, meski mayoritas, suara DPJ di majelis tinggi tidak selisih banyak dengan pesaing utamanya, Partai Liberal Demokrat (LDP). Kan berharap, dalam sebulan kepemimpinannya, dirinya bisa memompa dukungan rakyat untuk DPJ.