Janji Politik Kada Sering Tak Sejalan dengan RPJM

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) mengkritisi arah pembangunan daerah yang dinilai tidak sinkron dengan pusat. Parahnya lagi, RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, dinilai kerap tidak sesuai dengan janji-janji politik dari pasangan kepala daerah dan wakilnya.

Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kemenpan & RB, Heriyana Sutisna, menyayangkan tidak fokusnya visi-misi kepala daerah dalam menjalankan pemerintahannya. "Dari ratusan daerah, mulai kabupaten/kota hingga provinsi yang kami evaluasi, sebagian besar RPJM-nya bertolak belakang dengan janji politik kepala daerahnya," kata Heriyana, saat dihubungi JPNN, Senin (10/1).

Kondisi ini menurut Heri - panggilan akrabnya - akan berpengaruh selama masa pemerintahan pejabat bersangkutan. Sebab, tingkat kepuasan rakyat akan diukur dari keberhasilan kepala daerah dalam memenuhi janji-janjinya.

"Seharusnya, janji-janji politik harus dituangkan dalam RPJM. Rakyat memilih kepala daerahnya karena melihat janji politik. Kalau janji politik ini tidak dipenuhi, sama saja kepala daerahnya telah melakukan pembohongan publik," tegasnya.