Jeda Studi Banding Perlu Komitmen Semua Fraksi

JAKARTA - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan usulan jeda (moratorium) studi banding keluar negeri yang disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) kepada pimpinan DPR tidak bisa secara sepihak dipenuhi oleh pimpinan. Menurut Marzuki, itu lebih ditentukan oleh komitmen dan kesepakatan semua anggota Fraksi di DPR.

"Jeda studi banding boleh saja sepanjang ada komitmen dan kesepakatan bersama. Pimpinan dewan tidak bisa menolak agenda studi banding anggota DPR jika sudah memenuhi persyaratan dan kriteria," kata Marzuki Alie, di gedung Nusantara III, DPR Senayan Jakarta, Senin (25/10).

Dijelaskannya, untuk suatu kunjungan kerja harus dilihat beberapa aspek antara lain soal ketersediaan dananya, Tata Tertib DPR, ada kepentingan dan manfaatnya. Namun terlepas dari seluruh persyaratan yang saat ini diberlakukan untuk suatu studi banding keluar negeri, Marzuki menyikapi usulan jeda tersebut dipandang positif untuk perbaikan performance DPR.

"Saya pikir, usulan jeda untuk masa waktu enam bulan ke depan itu sangat positif guna merumuskan kembali prasyarat untuk anggota DPR berpergian keluar negeri dengan alasan studi banding. Tapi ini usulan yang teramat sulit untuk dipenuhi oleh seluruh anggota dewan karena DPR ini lembaga politik yang syarat dengan kepentingan masing partai politik," ujar Marzuki Alie, yang juga mantan Sekjen Partai Demokrat itu.