Jelang Hari Buruh, KRPI Keluarkan Tiga Rekomendasi untuk Pemerintahan Jokowi

Selain itu, KRPI juga mendorong Pemerintah memastikan disusun dan disahkannya regulasi terkait instrument Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk pekerja informal tidak mampu dalam mendapatkan JKK dan JKm, dengan skema iuran yang bersumber dari APBN maupun APBD, secara bertahap, sesuai kemampuan keuangan negara.

Serta meningkatkan Pengawasan dan Penegakkan hukum Jaminan Sosial, yang juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial.

Saat ini peserta aktif JKK dan JKm berjumlah 30.460. 072 pekerja, peserta JHT sebanyak 15.476.727 pekerja dan JP sebanyak 11.846.051 pekerja. Sementara pekerja Yang terlindungi kepesertaan JKN sebanyak 13.921.562.

Kemudian, KRPI juga mendorong Direksi BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kinerja investasi dana jaminan sosial, sebagai upaya meningkatkan manfaat langsung bagi pekerja dan keluarganya, seperti manfaat mendapatkan pinjaman rumah dari perbankan (sesuai ketentuan Permenaker No. 35 tahun 2016), pelatihan vokasional yang diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK, serta pemberian subsidi bahan pokok bagi pekerja.

Dan terakhir, KRPI terus mendorong Kinerja Direksi BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat, khususnya pekerja dan keluarganya, lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

"Sudah saatnya BPJS Kesehatan meningkatkan manfaat CoB (Coordination on Benefit) bagi pekerja formal sehingga pekerja dan keluarganya akan mendapatkan akses lebih mudah dengan penjaminan asuransi kesehatan swasta dan BPJS Kesehatan," tandas Timboel Siregar. (rmol)