Jelang Pemilu 2024, BPJS Kesehatan Siap Layani Skrining Kesehatan Bagi Petugas KPPS

"Kami juga siap untuk proaktif mendatangi pemerintah daerah setempat untuk membantu melakukan pendaftaran peserta, sehingga harapannya seluruh anggota yang terlibat dalam pemilihan umum terlindungi ke dalam Program JKN," tegas Lily.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar seluruh petugas KPPS untuk melakukan skrining kesehatan sebelum kegiatan pemilihan umum.

Hal ini dilakukan agar kesehatan para petugas kpps tetap termonitor saat bertugas.

"Jangan sampai kita mengulang tahun-tahun sebelumnya. Ini harus diantisipasi. Maka dari itu, diperlukan strategi dan langkah yang tepat, salah satunya melalui skrining kesehatan yang melibatkan BPJS Kesehatan," tegas Moeldoko dalam rakor tersebut.

Moeldoko juga berharap melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mendorong pemerintah daerah secara aktif mendaftarkan, baik KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pembangunan Kemendagri La Ode Ahmad menegaskan pihaknya siap untuk menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran para PPK sebagai peserta JKN.
Selain itu, dirinya juga mendukung upaya yang dilakukan melalui skrining kesehatan bagi seluruh anggota pemilihan umum.

"Ini perlu digarisbawahi bahwa sebelum menjadi anggota penyelenggara, anggota PPK, PPS, dan KPPS sudah melalui tahap awal skrining kesehatan," kata La Ode Ahmad.

Data ini, lanjut La Ode Ahmad, bisa disinkronkan dengan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi dasar untuk skrining lanjutan.