Jelang Pemilu, Mahathir Minta Rakyat Tak Memilih Partai yang Ditolak

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Mantan perdana menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyerukan kepada rakyat Negara Bagian Johor untuk menolak pemerintahan "pintu belakang" dalam Pemilihan Umum Negeri (PRN) Johor pada Sabtu (12/3).

Dalam pernyataan persnya di Kuala Lumpur, Kamis, Mahathir mengatakan setiap lima tahun sekali diselenggarakan Pemilihan Umum (GE) dan rakyat memilih pemerintahan menurut sistem demokrasi.

"Pada 12 Maret, rakyat Johor akan memiliki kesempatan untuk memulihkan demokrasi. Tetapi jika mantan pemerintah 'pintu belakang' yang juga koruptor terpilih kali ini, akan sia-sia untuk mengadakan pemilihan," kata dia merujuk pada mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dan kelompoknya.

Menurut Ketua Partai Pejuang Tanah Air itu, pada 9 Mei 2018 lalu rakyat telah menolak partai-partai Barisan Nasional (BN) dan memilih koalisi Pakatan Harapan (PH) sebagai pemerintah Malaysia.

"Sayangnya, sekutu PH, yaitu Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan bagian dari Parti Keadilan Rakyat (PKR), berencana untuk mengkhianati rakyat dan menggulingkan pemerintah pilihan mereka. Pemerintah 'pintu belakang' telah diproduksi," katanya.

Sejak saat itu, ujar dia, politik negara menjadi tidak stabil karena pemerintah dapat dengan mudah digulingkan tanpa pemilihan.

"Hanya dengan lompatan beberapa wakil terpilih ke partai yang kalah, partai yang ditolak rakyat bisa menjadi pemerintah," katanya.

Dia mengatakan pemerintah pintu belakang ini mudah digulingkan dan mereka ketakutan.