JPNN.com 
Jelang Pemilu, Pendataan HP Diperketat
jpnn.com -
Pihak Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informatika(Ditjen Postel Depkominfo) mengakui banyaknya kelemahan sistem registrasi identitas pengguna nomor HP yang dimulai 28 Oktober 2005 silam. Antara lain, data identitas yang diregistrasikan merupakan data palsu.Juru Bicara Ditjen Postel Gatot Dewabrata mengatakan, kalau sekadar memasukkan identitas ke nomor SMS 444, maka tujuan registrasi tak akan tercapai. Buktinya, hingga sekarang masih marak kasus penipuan maupun teror yang menggunakan ponsel.
"Kita akan memperketat pendataan identitas pemilik HP. Sebenarnya kuncinya ada di operator yang punya tanggung jawab melakukan verifikasi dan validasi data yang masuk. Pihak operator lah yang harus memilahkan mana data yang sampah, misal nama yang tak sesuai aslinya, dan mana data yang benar. Kita akan pressure pihak operator agar serius melakukan verifikasi dan validasi," ujar Gatot kepada koran ini, kemarin.
Pernyataan tersebut menanggapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menginstruksikan jajaran kepolisian agar membebaskan masyarakat dari aksi-aksi manipulasi isu, provokasi, dan propaganda politik yang tidak sehat menghadapi pemilu 2009. Kapolri Jenderal Sutanto sendiri berjanji akan menyelidiki segala bentuk provokasi termasuk melalui layanan singkat (SMS). Pernyataan Presiden dan Kapolri itu disampaikan saat peringatan Hari Bhayangjara ke-62 di Silang Monas, 1 Juli 2008 lalu.
Gatot menjelaskan, pihak operator dalam melakukan verifikasi data bisa dengan cara mengacak data yang masuk, atau dengan cara menanyakan langsung ke pemilik HP saat membeli voucher. Kalau ternyata data salah, operator bisa langsung memblokir nomor HP tersebut. Dia mengakui, sangat sulit memastikan seluruh pengguna HP memasukkan data asli karena saat ini pengguna HP mencapai 90 juta orang.
Dia mengaku prihatin lantaran pihak operator menurutnya kurang serius melakukan verifikasi dan validasi. "Mereka lebih sibuk dengan perang tarif yakni dengan promosi menurunkan tarif, mengabaikan persoalan verifikasi dan validasi data. Padahal, kalau ini dinomorduakan, operator sendiri yang nanti rugi," ujarnya. Dia mengandaikan, bila terjadi kasus penipuan dengan nomor HP dari operator tertentu yang dibawa ke proses hukum, maka akan terungkap operator itu yang ceroboh. Ujung- ujungnya, masyarakat sendiri yang memberikan penilaian terhadap buruknya tanggung jawab operator tersebut.
Namun dia mengakui, dengan jumlah pengguna HP yang luar biasa itu, verifikasi dan validasi bukan perkara gampang. Tapi, hal itu tetap harus dilakukan guna menekan angka kejahatan dengan modus SMS.
"Selama ini yang paling marak adalah aksi penipuan mendapatkan hadiah dengan menyetor uang terlebih dahulu. Tapi pernyataan Bapak Presiden itu akan menjadi perhatian kita," imbuhnya.
