Jelang Pemilu, Waspada Konflik Lahan

Konflik semacam ini harus ditangani secara hati-hati. Karena biasanya melibatkan masyarakat dengan perusahaan. Pengambil kebijakan harus mampu melihat dari dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan rakyat dan pengusaha.

Di satu sisi, pemerintah harus melindungi hak-hak rakyatnya. Tapi di sisi lain hak pengusaha juga harus dilindungi, sehingga tercipta iklim kepastian hukum dalam berusaha. ”Dalam mengambil kebijakan, pejabat harus melakukan terobosan cerdas. Tetapi tidak boleh melenceng dari peraturan perundangan yang berlaku,” tegas Zulkifli.

Salah satu konflik lahan di kawasan hutan yang masih ramai dibicarakan saat ini adalah antara masyarakat Mesuji Lampung dengan PT Silva Inhutani. Sebelum kasus ini ramai dibicarakan, lanjut Zulkifli, pihaknya sudah hampir mencapai solusi bersama antara masyarakat dengan perusahaan.