Todung juga mendesak Kementerian ESDM menyelidiki dan segera menuntaskan masalah tumpang tindih izin pertambangan. "Jangan sampai, masalah tumpang tindih izin tambang ini berlarut-larut. Apalagi dari hasil kajian KPK ada ribuan ijin tambang yang bermasalah. Pemerintah harus segera membuat payung hukum yang tepat, supaya permasalahan ini tidak terus terulang," katanya. (lum)
JAKARTA - Pemerintah tak segan-segan mendepak kontrak perusahaan migas yang menjadi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pemerintah jika bekerja