Jero: Tak Perlu Konsultasi ke Saya

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas kerugian Pertamina berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait elpiji 12 kg non subsidi.

"Para menteri di bidang perekonomian akan membahas tentang audit BPK untuk membahas kerugian Pertamina dari elpiji 12 kg hari ini," ujar Menteri ESDM Jero Wacik di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (6/1).

Pembahasan ini dikatakan Jero sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Halim Perdanakusuma, Minggu kemarin. Rapat dengan BPK ini menurutnya penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kerugian Pertamina dari elpiji kemasan 12 kg.

"Diaudit sama BPK bahwa ada potensi kerugian negara dan itu membuat Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg. Maka itu kita mau bahas bersama sekarang, biar jelas duduk persoalannya," terangnya.

Dia juga menegaskan bahwa keputusan menaikkan harga elpiji 12 kg sepenuhnya berada pada kewenangan Pertamina dan tak ada kewajiban bagi Pertamina untuk meminta pendapat dirinya selaku menteri ESDM.

"Elpiji 12 kg itu non subsidi dan itu kewenangan corporate. Pertamina tidak ada kewajiban untuk konsultasi ke saya untuk menaikkan harga, sama dengan pertamax. Tapi kalau premium, Pertamina harus dibicarakan sama saya dan DPR," paparnya.

"Kita akan mendengarkan apa maksudnya BPK, sehingga kita enggak salah untuk mengambil keputusan untuk menaikkan harga elpiji 12 kg," imbuhnya.

Rapat secara tertutup ini dimulai pukul 10.15 WIB di Gedung BPK lantai 19, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri ESDM Jero Wacik, Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan tim dari BPK yang diketuai oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. (chi/jpnn)