JK Pernah Gertak Bos NAA-Inalum

Jumat, 18 Maret 2011 – 02:07 WIB

Sama dengan sikap anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar, Marwan yang mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga berpendapat, proses negosiasi antara tim bentukan pemerintah RI dengan NAA, sudah tak menarik dibicarakan. Lantaran 2013 sudah semakin dekat, saat ini mestinya sudah digodok rumusan pengelolaan Inalum pasca 2013.

Misal bagaimana agar produk Inalum dipasok untuk kebutuhan dalam negeri dulu, jika sudah ada sisa, baru diekspor. Juga bagaimana membangun industri hilirnya, sehingga Inalum tidak hanya menghasilkan batangan aluminium saja. Termasuk, bagaimana bisa menjamin pasokan alumina sebagai bahan dasar pembuatan alumunium. "Kan bisa kita ambil bauksit yang dari Antam," terangnya.

Sebelumnya, Nasril Bahar mengatakan, produksi bauksit dalam negeri bakal melimpah, menyusul beroperasinya anak perusahaan PT Aneka Tambang(Antam) Tbk, yakni Indonesia Chemical Alumina(ICA), di Tayan, Kalimatan Barat. Bauksit merupakan bahan pembuatan alumina, yang menjadi bahan dasar alumunium. "Alumina kita cukup," ujarnya.

Marwan mengatakan, yang tak kalah mendesak untuk segera dibahas adalah keterlibatan pemda di Sumut dalam pengelolaan Inalum pasca 2013. Menurutnya, lantaran pemda tak punya keahlian dan pengalaman, bisa saja misalnya cukup dengan ditempatkan di dewan komisaris. "Yang penting pemda mendapatkan keuntungan. Putra daerah juga harus mendapatkan pekerjaan di Inalum. Atau pemda bisa mendapat saham 15 persen atau 20 persen, seperti sudah saya usulkan," terangnya.