JK-Win Janji Pangkas Kementrian

Jumat, 26 Juni 2009 – 18:12 WIB

JAKARTA -- Bila nantinya terpilih menjadi presiden-wakil presiden, pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) akan langsung melakukan reformasi birokrasi di level pemerintahan pusat. Untuk tahap awal, jumlah kementrian akan dievaluasi. Juru Bicara pasangan JK-Win, Indra J Piliang menyebutkan, nantinya kementrian koordinasi (menko) akan dihapuskan. Menurutnya, peran dan fungsi menko tidak begitu vital karena sebenarnya fungsi koordinasi bisa dipegang langsung oleh presiden dan wakil presiden.

"Ada pemikiran untuk menghilangkan menko. Kita jelas akan mengurangi jumlah kementrian. Presiden dan wakil presiden saja yang menjadi menko," ujar Indra J Piliang dalam diskusi di ruang wartawan DPR, Jumat (26/6). Dia mengatakan, keberadaan menko justru malah bisa menghambat proses pengambilan keputusan di pemerintahan. Padahal, katanya, tidak diperlukan banyak rapat dalam proses pengambilan kebijakan.

Secara khusus, Indra menyoroti keberadaan kementrian pendayagunaan aparatur negara (PAN). Dia menilai, keberadaan kementrian yang saat ini dipimpin Taufik Effendi itu kurang efektif. "Lebih banyak mengurusi absen pegawai, atau sidak usai liburan," katanya. Kalau kementrian PAN diberi tugas mengurusi administrasi pegawai, kata Indra, itu juga bukan hal yang sulit. Pasalnya, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) juga punya tugas mengurusi pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, seluruh departemen juga sudah punya unit kerja yang khusus mengurusi pegawainya masing-masing. Alasan lain, pada saat era desentralisasi seperti sekarang ini, banyak urusan yang sudah dilimpahkan menjadi kewenangan daerah, baik itu urusan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

"Jadi, terlalu banyak orang yang mengurusi sedikit pekerjaan. Ini bukan ciri-ciri JK," ujarnya. Disebutkan, reformasi yang dilakukan tidak dalam kontkes pembubaran kementrian. Namun, secara pelan-pelan karena juga menyangkut nasib para pegawai. Bisa juga misalnya, kementrian tertentu tidak harus berkantor di Jakarta. Untuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) misalnya, bisa ditempatkan di daerah yang punya potensi perikanannya cukup tinggi. Kalau DKP berkantor di Jakarta, koordinasi tugasnya kurang efektif.