Johan Budi Puji Tito Karnavian, Minta Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Karena itu, Johan meminta supaya ke depan lebih tegas, bila perlu ada diskualifikasi bagi calon pelanggar protokol kesehatan.  “Dan saya kira diskualifikasi perlu ditegakkan di situ juga, Pak Arief,” katanya.

Dia menegaskan Bawaslu juga harus lebih aktif di lapangan. Menurut Johan,  dalam rapat beberapa waktu lalu sudah menanyakan apakah persoalan penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam tahapan pilkada juga menjadi objek pengawasan Bawaslu.

“Artinya, harus ketat dilaksanakan. Kalau tidak ketat, Bawaslu harus menggunakan kewenangan dengan ketat,” katanya.

Sebelumnya, Tito Karnavian sudah menyikapi persoalan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 saat pendaftaran paslon 4-6 September 2020 lalu. Bahkan, kata dia, persoalan itu sudah dilaporkan kepada Menko Polhukkam Mahfud MD.

Menurut Tito, sudah ada rapat masif yang langsung dipimpin Menko Mahfud, yang dihadiri antara lain KPU serta Bawaslu pusat dan daerah, Kapolri Jenderal Idham Azis,  Ketua Satgas Covid-19 Letjen Doni Monardo, Kasum TNI Letjen Doni Supriyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin,  dan lainnya.

Ia menjelaskan, keputusan rapat itu pada intinya meminta daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada segera menggelar  rakorda. Tito  mengatakan memang ada 270 daerah yang menggelar pilkada tahun ini.

Namun, karena ada sembilan pilgub, artinya semua kabupaten/kota di provinsi tersebut akan melaksanakan pilkada. “Sehingga total 309 kabupaten/kota yang harus dilaksanakan rakorda. Lead-nya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara,” kata Tito yang mengikuti rapat secara virtual.

Tito mengatakan dalam rakorda itu KPU dan Bawaslu daerah mengundang semua stakeholder terkait, termasuk Forkompinda ditambah parpol dan para kontestan pilkada di daerah masing-masing.