Johan Budi Puji Tito Karnavian, Minta Sanksi Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Johan Budi SP memberikan pujian kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian saat rapat kerja, Kamis (10/9).

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan rapat ini membicarakan, mengevaluasi salah satu tahapan pilkada yang kemarin terlihat saat pendaftaran pasangan calon banyak tidak melaksanakan protokol kesehatan.

“Kondisi darurat ini, menurut saya, hanya Mendagri (Tito) yang menjelaskan begitu detail dan juga punya tawaran solusi yang kemudian bisa kita menganalisis salah satunya ialah penegakan hukumnya misalnya soal pakta integritas,”  kata Johan saat rapat dengan Mendagri Tito, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua DKPP Muhammad, Kamis (10/9).

Menurut dia, Mengdari Tito sudah menjelaskan telah mengadakan rapat koordinasi (rakor) yang mendorong daerah segera menggelar rakorda untuk sosialisasi semua tahapan pilkada, PKPU Nomor 10 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan pandemi Covid-19 Serta penandatanganan pakta integritas oleh semua kontestan untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Artinya, penting sekali kejadian kemarin (pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 saat pendaftaran paslon) itu menjadi perhatian  bersama untuk kemudian memutuskan apakah pilkada ini bisa dilaksanakan atau tidak di 9 Desember 2020,” ungkap Johan.

Mantan juru bicara KPK itu mengatakan semua sudah sepakat di awal bahwa Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember dan seluruh tahapannya dilakukan tetapi dengan catatan antara lain melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Ia pun mempertanyakan kepada Ketua  KPU Arief Budiman apakah bisa melaksanakan dengan ketat PKPU yang sudah dibuat berkaitan dengan pendaftaran calon, maupun masa kampanye nanti.

“Kalau hukuman tidak tegas saya kira seperti kita ketahui bersama, maka akan dikacangin saja oleh peserta pilkada,” katanya.