Johan PKS Nilai Pemerintah Belum Hadirkan Perlindungan dan Kesejahteraan Petani

Selain itu, adanya Kemiskinan yang terpusat di pedesaan, dan realitas Rumah tangga miskin yang bekerja di sektor Pertanian yang mencapai 46,3% serta adanya Perkembangan penduduk miskin selalu meningkat, di perkotaan naik 1,32% dan di pedesaan naik 0,6% setiap tahun, demikian juga dengan Perkembangan Gini Ratio dari 2015-2020 yang menunjukkan di perkotaan naik 0,06 dan di pedesaan naik 0,02; urai Johan seraya prihatin terhadap realitas kehidupan rakyat hari ini.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini juga melihat 76 tahun Indonesia Merdeka belum menunjukkan hadirnya kecerdasan publik sektor Pertanian yang ditandai dengan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (Sutas 2018) BPS menunjukkan bahwa petani pengguna internet hanya berjumlah 4.501.415 orang dan petani bukan pengguna internet mencapai 28.986.391 orang.

“Di sisi lain saat ini telah terjadi krisis petani muda dimana berdasarkan data BPS dari tahun 2013 sampai 2020 telah terjadi penyusutan drastis petani usia produktif usia 25-34 tahun hanya terisisa sekitar 2,9 juta petani muda,” tutur Johan.

Johan sebagai legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa ini menuturkan bahwa kemerdekaan Indoensia ternyata belum mampu menghadirkan kedamaian di hati petani Indonesia yang ditandai dengan terjadinya krisis kepemilikan lahan karena sebagian besar petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare, bahkan berdasarkan data BPS jumlah rumah tangga  petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare telah mencapai 16,25 juta rumah tangga, ucap Johan.

“Saya merasakan bahwa petani kita selalu risau dan gelisah disebabkan selalu terjadi kelangkaan pupuk setiap tahun, serta adanya Impor pangan yang makin tinggi setiap tahun yang mencederai kedaulatan pangan nasional maka sebagai evaluasi 76 tahun Indonesia Merdeka diperlukan garis kebijakan negara yang menunjukkan keberpihakan pada petani, peternak dan nelayan Indonesia,” kata Johan Rosihan.(fri/jpnn)