Jokowi Akan Menindaklanjuti Keluhan Gubernur Maluku Soal APBD

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menindaklanjuti keluhan Gubernur Maluku Murad Ismail soal kecilnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah tersebut.

Aspirasi ini diterima oleh Jokowi saat bertemu dengan para kepala daerah di Maluku, Senin (28/10) malam. Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula tujuh bupati dan satu wali kota se-Maluku.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala negara mendapatkan laporan terkait penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu. Selain itu, para kepala daerah juga mengeluhkan terkait minimnya APBD Provinsi Maluku.

“Ya tadi malam saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, seluruh bupati dan wali kota sudah rapat terbatas. Tadi malam jam sembilan malam sampai jam sepuluhan. Yang disampaikan juga sama seperti yang tadi bapak sampaikan. Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang,” kata Jokowi saat berdialog dengan warga di posko pengungsi gempa Maluku, di Universitas Darussalam, Selasa (29/10).

Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Jokowi berjanji akan segera menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, meskipun dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan soal fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.

"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tetapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," tukas suami Iriana itu.

Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering dia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Dia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sehingga APBN juga memiliki keterbatasan.

"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelasnya.