Jokowi Diminta tak Cuma Sibuk Urusi Mobil Murah

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP). Pasalnya, kebijakan pembatasan kendaraan itu adalah cara yang ampuh untuk mengatasi dampak negatif kebijakan mobil murah.

Karena itu, Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan meminta Gubernur Joko Widodo untuk tidak terlalu sibuk mengomentari kebijakan mobil murah. Menurutnya, Pemprov DKI harus fokus merealisasikan penerapan ERP.

“Saya mau katakan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, segera terapkan ERP atau ganjil genap. ERP harus segera dijalankan, jangan pikirkan soal mobil murah,” tegas Tigor di sela-sela acara Diskusi DTKJ di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/9).

Caleg DPRD DKI dari Partai NasDem itu menilai, pembatasan kendaraan sudah bisa diterapkan dalam waktu dekat tanpa perlu menunggu penambahan armada angkutan umum, seperti yang selama ini dikatakan Jokowi. "Singapura saja menerapkan ERP dulu, baru menyediakan 100 unit bus," lanjutnya

Ia pun optimis kebijakan tersebut akan mendapat dukungan besar dari masyarakat. Karena, efek positifnya dapat dirasakan langsung oleh mereka.

Hal yang sama, lanjutnya, telah terbukti pada penerapan kebijakan mencabut pentil ban kendaraan yang parkir liar baru-baru ini. Kebijakan Dinas Perhubungan itu langsung mendapat dukungan warga karena sukses mengurai kemacetan.

“Tindakan cabut pentil ban kendaraan motor itu sudah tepat. Itu didukung masyarakat karena mereka langsung merasakannya, jalan jadi lancar. Ini harus terus dilanjutkan hingga ERP atau ganjil genap diterapkan,” pungkasnya. (dil/jpnn)