Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Jokowi Disebut Tak Netral Sejak Tahapan Pilpres 2024 Demi Melanggengkan Kekuasaan

Kamis, 25 Januari 2024 – 11:33 WIB
Jokowi Disebut Tak Netral Sejak Tahapan Pilpres 2024 Demi Melanggengkan Kekuasaan - JPNN.COM
Presiden Jokowi. Foto/Arsip: Ricardo/JPNN.com

“Kalau dari keilmuan saya sebagai aktivis dan akademisi, dia harus  mengontrol kesadaran orang lewat produksi pengetahuan, publikasi narasi kebohongan mitos, kalau dari perspektifnya hukumnya dia harus bisa tahu cara untuk mengamankan UU-nya, apakah dengan nanti judicial review ke MK,” ucapnya.

Kemudian dari sisi politik, Jokowi bisa melemahkan kelompok oposisi agar semua kepentingannya bisa berjalan mulus. Tujuan utamanya tak lain untuk melanggengkan kekuasaan atau membangun dinasti politik.

“Sebab dengan kekuasaan artinya dia punya power untuk mengontrol semuanya,” tuturnya.

Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? digelar Forum Intelektual Muda dengan menghadirkan Aktivis YLBHI Patra M Zen, Pendiri OM Institute Okky Madasari, CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta dan Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah.

Co Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi.

Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara.

“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu. Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Pendiri OM Institute Okky Puspa Madasari menyebut pernyataan Jokowi bahwa ‘presiden boleh memihak dan boleh ikut kampanye’ makin menegaskan keberpihakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close