Jokowi Dukung Palestina Diyakini Membuka Mata Tokoh Ormas Islam

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habcyi mengatakan komitmen calon presiden Joko Widodo untuk membuka Kedutaan Besar RI di Palestina telah menunjukkan keberpihakannya terhadap kemanusian. Menurut Fahmi, itu juga merupakan sikap berani Jokowi di tengah mainstream elit dan pemimpin Indonesia selama ini yang setengah hati mendukung rakyat Palestina.

Ia mengatakan bahwa dukungan terhadap perjuangan Palestina bukan semata-mata karena Palestina adalah umat Islam semata. "Tapi dukungan kita di manapun saja yang  menimpa bangsa, agama dan  ras apapun yang mengalami 'penghisapan manusia atas manusia' dan 'penghisapan bangsa atas bangsa'," kata Fahmi, Selasa (24/6),  menanggapi debat capres ketiga bertajuk "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional", Minggu (22/6).

Dia menilai sikap Jokowi itu mencerminkan dirinya sebagai manusia Indonesia seutuhnya yang menolak segala bentuk penistaan terhadap kemanusiaan.

Aktivis 98 ini meyakini sikap tegas politik internasional Jokowi tersebut di luar dugaan. Menurutnya, sikap itu membuka mata para tokoh ormas Islam dan partai berbasis Islam yang sebagiannya terbuai dan meyakini seakan-akan Prabowo yang dapat membawa kepentingan umat Islam di Indonesia di masa datang.

Ia menjelaskan Jokowi telah mengikuti garis politik Bung Karno yang berani secara terang-terangan melawan hegemoni Israel atas pendudukan tanah Palestina tanpa perlu bergaya baju, berkopiah dan pidato ala Bung Karno sebagaimana ditampilkan  capres yang lain.

"Bila seperti ini semestinya 'haram' bagi kader dan simpatisan PKS dan PPP memilih capres selain Jokowi," kata Fahmi. Dia yakin simpatisan dan kader akar rumput partai tersebut akan mendukung Jokowi.

Namun di lain pihak ada pihak yang menganggap pidato Jokowi yang mendukung kemerdekaan Palestina tidak istimewa.

“Dari dulu sejak zaman Soekarno sampai SBY pemerintah Indonesia mendukung Palestina. Kenapa baru pernyataan Jokowi yang dianggap istimewa? Tidak ada istimewanya,” kata pengamat politik luar negeri dari Forum Studi Politik Luar Negeri Iwan Rukmana, ketika dihubungi, Selasa (24/6).